JAKARTA – Kemensos Coret 228 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Tidak Lagi Dapat Bantuan per Kuartal II 2025
Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas dengan mencoret sebanyak 228.048 penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain Casino online (judol).
Setelah menerima laporan resmi dari PPATK tentang transaksi mencurigakan penerima bansos untuk judi daring, Kemensos memutuskan menghentikan penyaluran bansos tersebut. Menteri Sosial Gus Ipul akan hentikan bansos untuk penerima judi online mulai kuartal II 2025.
Kemensos Mencoret 228 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Masih Menyelidiki Ribuan Lainnya
“Setelah kami dalami bersama PPATK, kami sudah menghentikan penyaluran bansos kepada lebih dari 200 ribu penerima,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
375 Ribu Penerima Bansos Masih dalam Proses Penyelidikan
Pemerintah mencoret 228.048 nama penerima bansos dan terus menyelidiki 375.951 penerima lain yang diduga bermain judi online. Saat ini, mereka masih menerima bansos pada kuartal kedua, tetapi pemerintah bisa mengeluarkan mereka dari daftar penerima pada kuartal ketiga jika terbukti aktif melakukan praktik tersebut.
🗺️ Jawa Barat Tertinggi dalam Daftar Penerima Terindikasi Judol
Secara geografis, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima bansos terindikasi judi online terbanyak di Indonesia. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem verifikasi dan pemantauan penyaluran bansos di tingkat daerah agar lebih ketat dan akurat.
Kemensos menindaklanjuti laporan resmi PPATK dengan mengambil langkah tegas untuk memastikan bansos tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan dana bantuan negara untuk aktivitas ilegal.
135 Ribu KPM di Jawa Barat Terindikasi Judi Online, Dinsos Siapkan Pengganti Penerima Bansos
Bandung – Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara, mengungkapkan bahwa data Kemensos dan Pusdatin menunjukkan 135.938 KPM di wilayahnya terindikasi terlibat judi online. Sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat soal penyalahgunaan bansos, Pemprov Jawa Barat akan mengganti KPM terindikasi dengan penerima baru pada triwulan III tahun 2025.
📊 Data Penyaluran Bansos di Jawa Barat (Triwulan II 2025)
Penyaluran bantuan sosial di Jawa Barat selama kuartal kedua tahun 2025 mencakup jumlah penerima yang sangat besar, antara lain:
- 3.981.023 Kepala Keluarga penerima bantuan sembako
- 1.658.959 Kepala Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- 15.125.794 jiwa penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Pemerintah mengganti KPM sebagai bagian dari penyisiran dan verifikasi ulang data bansos agar bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dan pusat terus bersinergi memperkuat pengawasan dan meminimalisir penyalahgunaan bantuan oleh penerima tidak layak. PPATK ungkap lebih dari 650 ribu NIK penerima bansos terindikasi judi online berdasarkan analisis data Kemensos.
PPATK menerima 32,05 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemensos untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hasilnya, ditemukan bahwa sebanyak 656.543 NIK terindikasi terlibat dalam aktivitas Slot online (judol).
Gus Ipul: Pemerintah Terus Bersihkan Data Bansos, Penerima yang Terlibat Judi Akan Diganti
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah terus membersihkan data penerima bansos agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat tidak menyalahgunakan dana tersebut untuk judi online. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus menggunakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk berjudi. Ini bukan hanya soal moral, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap anggaran negara,” ujar Gus Ipul dengan nada tegas.
Ia memastikan pemerintah mengeluarkan penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan dari daftar dan menggantinya dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lebih layak secara sosial dan ekonomi.
🔍 Pemeriksaan Lintas Lembaga Masih Berlanjut
Gus Ipul mengungkapkan Kemensos dan PPATK terus mencocokkan data lintas bank untuk mengusut pelanggaran penerima . Langkah ini memperkuat integritas sistem dan memastikan anggaran tepat sasaran.
